Jika alasan “tidak ada anggaran” terus diulang setiap kali masyarakat membawa inovasi, maka yang dipertanyakan bukan lagi kemampuan fiskal pemerintah, melainkan kemampuan menyusun skala prioritas.
Sebab, banyak daerah di Indonesia yang mampu membangun sektor pariwisata melalui kolaborasi dengan masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah pusat, hingga sektor swasta.
Artinya, keterbatasan anggaran bukanlah akhir dari sebuah gagasan.
Lebih ironis lagi, pemerintah sering mengajak generasi muda untuk kreatif, inovatif, dan peduli terhadap daerahnya.
Namun ketika kreativitas itu benar-benar lahir, justru tidak diberi ruang untuk tumbuh. Lambat laun, kondisi seperti ini dapat mematahkan semangat anak-anak muda yang sebenarnya ingin mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk membangun kampung halaman.
Padahal, pembangunan pariwisata yang berhasil bukan diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri, melainkan dari seberapa besar masyarakat memperoleh manfaat.
Jangan sampai Desa Geser hanya memiliki destinasi yang indah, tetapi masyarakatnya tetap berada di pinggir pembangunan.
Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Libatkan pemuda, tokoh adat, tokoh agama, pelaku UMKM, nelayan, perempuan, dan akademisi dalam menyusun arah pembangunan pariwisata.
