Pemerintah daerah provinsi hanya memiliki wewenang wilayah laut hingga 12 mil, sementara wilayah di atas itu tempat di mana kapal-kapal industri besar beroperasi sepenuhnya dikontrol oleh pusat. **
Kontrol politik yang sentralistik katanya, mereduksi laut Maluku sekadar sebagai komoditas yang bisa dikapitalisasi demi pertumbuhan ekonomi pusat, sementara relasi kuasa yang…
Meetul B. Patel, President Wadhwani Entrepreneurship, menekankan pentingnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja nyata. “Dengan integrasi ke SIAPKerja dan dukungan 24 BLK…
“Secara antropologis, Sasi bukan sekadar alat pengelolaan lingkungan, melainkan refleksi kosmologi masyarakat Maluku yang memandang laut sebagai bagian dari persaudaraan hidup mereka…
Post Views: 14 Baca Juga Kelulusan SMP di Ambon Masih Ditunda, Disdik Tunggu Hasil Nasional
Post Views: 17 Baca Juga Diawasi Ombudsman dan Media, Rekrutmen Bintara Polri di Maluku Terapkan Sistem Transparan
