“Setuju saja kalau daerah-daerah itu diekspos ke publik masyarakat, itu paling tidak dia mendapat sanksi sosial bahwa dia tidak peduli kepada rakyatnya,” tambah Tito.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan insentif bagi daerah yang berprestasi dan konsisten menjalankan kebijakan pro perumahan rakyat. Hadiahnya berupa tambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan nilai total hingga Rp3 miliar.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Apersi Deddy Indrasetiawan mengungkapkan banyak pengembang masih mengeluhkan pungutan PBG dan BPHTB di daerah. Asosiasi telah membentuk divisi advokasi dan melaporkan secara resmi kepada Kemendagri terkait kendala yang dihadapi. Mulai dari proses perizinan yang lambat, implementasi program yang belum optimal, hingga persyaratan yang mempersulit pembebasan PBG dan BPHTB.
“Kalau dijabarin tuh banyak yang masih belum jalan (kebijakan PBG-BPHTB gratis). Kita report (daerah) resmi (ke kementerian),” ucap Deddy. *
