AMBON, arikamedia.id – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary menjelaskan, pengalihan Guru ASN dari sekolah swasta ke negeri sebenarnya sudah harus dilakukan paling lambat Desember 2023. Hanya saja hal ini belum bisa secara menyeluruh, dikarenakan berbagai faktor, termasuk surplus guru pada sekolah negeri.
Hal ini perlu dikaji secara detail oleh Dinas Pendidikan, terutama penempatan Guru dalam upaya pemerataan Guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), seperti di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Walaupun surplus tetapi di beberapa sekolah ada kekurangan guru mata pelajaran tertentu, disebabkan karena tidak adanya pemerataan. Sehingga tadi kita putuskan, jangan ada kompromi, jangan ada tega hati, karena ASN diangkat bersedia ditempatkan dimana saja. Sehingga 715 guru ini setelah ditarik harus dilakukan pemerataan. Jangan hanya semua tertumpuk di kota Ambon, lalu di daerah 3T Aru, KKT, MBD mereka tidak mau bertugas disana lalu yang korban anak-anak,” tuturnya kepada awak media, Rabu, (17/07/2024) usai rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, serta Yayasan PGRI di rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon
Untuk pelaksanaannya, kata Atapary sesuai hasil kesimpulan rapat, penempatan 715 Guru ASN dari Sekolah swasta ini ditargetkan selesai Desember 2024. “Itu yang tadi kita coba putuskan, dan ini harus diselesaikan sampai Desember 2024,” ucapnya.
