JAKARTA, arikamedia.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko polhukam) melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM berkerjasama dengan Bappenas dan beberapa lembaga mitra pembangunan, seperti AIPJ2, TAF, UNODC, ICJR kembali melaksanakan Training Piloting Penerapan Pidana Bersyarat Pasal 14a-f KUHP sebagai Proyeksi Penerapan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial pada KUHP 2023, seperti yang disampaikan dalam siaran pers NO. 153/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024.
Training Piloting diselenggarakan di Yogyakarta baru-baru ini, setelah sebelumnya telah terlaksana di Denpasar, Bali pada tanggal 13-14 Juni 2024, sebagai tindaklanjut dari Peluncuran Pelaksanaan Piloting Pidana Bersyarat oleh Menko Polhukam tanggal 5 Juni 2024.
Adapun latar belakang pemilihan wilayah piloting di Yogyakarta didasarkan atas identifikasi penerapan pidana bersyarat di Yogyakarta Raya khususnya pada Pengadilan Negeri Klaten yang beberapa kali tercatat telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat.
“Kegiatan piloting dipilih sebagai uji coba terhadap proyeksi pelaksanaan pasal pidana pengawasan dan kerja sosial yang dimulai dengan memperkuat pemahaman secara mendalam terhadap efektivitas penggunaan Pasal 14a-f KUHP”, jelas Sugeng Purnomo selaku Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam pada saat membuka kegiatan tersebut.
