BeritaDaerahPemerintahanUtama

Kegiatan Penilaian HAM bukan Agenda Formalitas, namun Kebijakan Publik Harus Sesuai Prinsip HAM 

5
×

Kegiatan Penilaian HAM bukan Agenda Formalitas, namun Kebijakan Publik Harus Sesuai Prinsip HAM 

Sebarkan artikel ini

“Penilaian ini bukan untuk mencari-cari kesalahan atau menjatuhkan pemerintah daerah, tetapi menjadi upaya konstruktif untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada,” tandasnya.

Wattimena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Komnas HAM RI beserta jajaran yang telah hadir di Kota Ambon untuk melaksanakan proses penilaian tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Ambon, kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu Ketua Komnas HAM RI beserta jajaran. Kehadiran ini menjadi  semangat bagi kami untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam membumikan nilai-nilai HAM dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. (AM-18)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *