SEKRETARIS DPD Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Maluku Bidang Kemaritiman Muhamad Ramadan Tuhelelu S.pi menyoroti, Pengelolaan Pelabuhan Batu Merah karenanya Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus Transparansi terkait Pengelolaan Tambatan Kapal di Pelabuhan Batu Merah.
Dijelaskan, Pelabuhan Batu Merah merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Kota Ambon. Setiap hari kapal pengangkut barang memanfaatkan fasilitas tambatan untuk menunjang aktivitas perdagangan dan distribusi hasil laut.
Oleh karena itu menurutnya, pungutan retribusi tambatan kapal yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dan dikelola secara transparan.
“Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat pertanyaan publik mengenai dasar penetapan nominal tambatan kapal, mekanisme penagihan, serta pemanfaatan dana yang terkumpul dari aktivitas tersebut,” kata Mantan Ketua wilayah VII HIMAPIKANI ini, di Ambon, Rabu (24/6/26).
Kata Ramadan, transparansi menjadi isu utama karena masyarakat pengguna jasa pelabuhan berhak mengetahui bagaimana tarif ditentukan dan ke mana hasil pungutan tersebut dialokasikan.
