“Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” kata Suahasil. Suahasil menjelaskan bahwa struktur pejabat di Kemenkeu juga perlu mendukung kerja lintas unit eselon I. Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas kementerian.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik,” ujarnya. Saat ditanya mengenai kemungkinan pembatalan perombakan pejabat seperti yang diminta Dirjen Pajak, Suahasil belum memberikan kepastian.
Dilansir dari Pikiran Rakyat, Ia mengatakan Kemenkeu perlu melihat terlebih dahulu proses pelantikan serta memastikan apakah seluruh tahapan telah dilakukan sesuai tata kelola yang berlaku. “Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin,” ujar Suahasil. Dengan demikian, hingga Rabu (16/9/2026), belum ada keputusan final mengenai apakah perombakan pejabat era Purbaya akan dibatalkan atau tetap dilanjutkan. Kemenkeu masih melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan proses penunjukan, pelantikan, jenjang jabatan, serta kebutuhan koordinasi antarunit eselon I. ***
