Di tengah rentetan bencana yang melanda Tanah Air, pengadaan barang kedaruratan di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru menjadi bancakan oknum tak bertanggung jawab. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar siasat kotor rasuah pada proyek pengadaan tenda pengungsi, perahu karet, pompa air, hingga peralatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp148 miliar yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) periode 2024-2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik membagi skandal rasuah ini ke dalam dua klaster utama, yakni konflik kepentingan dan suap. Pada klaster konflik kepentingan, proyek darurat tersebut sengaja disetir melalui mekanisme penunjukan langsung agar jatuh ke tangan perusahaan yang terafiliasi dengan Tenaga Ahli Kepala BNPB, Bima Setyawan. Bima diketahui merupakan adik kandung dari mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
“Ada dugaan beberapa proyek ini memang sengaja diplotting, dimenangkan untuk pihak-pihak tertentu. Beberapa perusahaan, komisaris utamanya ataupun direkturnya adalah istri dari BMS (Bima Setyawan),” jelas Budi di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Nilai pengadaan melalui perusahaan afiliasi tersebut mencapai Rp148 miliar, dengan rincian Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026. KPK juga tengah mengusut aliran dana haram tersebut yang diduga mengalir untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia senilai Rp30,98 miliar oleh PT Alfa Veritas Energizer.
