Arikamedia.id, AMBON – Pembangunan Maluku tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan, besaran anggaran, maupun laporan administratif. Keberhasilan pembangunan harus terlihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Yunus Serang, mengatakan pemerintah provinsi dan DPRD perlu memperkuat kebersamaan dalam mendorong pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan rakyat.
Menurutnya, masyarakat harus menjadi pusat perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan, terutama mereka yang masih menghadapi persoalan dasar seperti keterbatasan listrik, air bersih, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, serta lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
“Kita tinggalkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada angka. Mari kita bangun Maluku dengan melihat manusianya,” kata Yunus saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Maluku terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, pekan lalu.
Yunus menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai Maluku memiliki potensi besar, baik sumber daya alam, wilayah laut, kekayaan budaya maupun sumber daya manusia. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal untuk mendorong Maluku keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan menuju daerah yang maju, mandiri, adil dan sejahtera.
