Jangan sampai pembangunan justru melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sebab, pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial berisiko meninggalkan persoalan yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dijanjikan.
Saatnya Membuka Ruang Penyelesaian yang Bermartabat
Menurut pandangan saya, penyelesaian persoalan agraria di Tananahu harus diarahkan pada beberapa hal mendasar.
Pertama, keterbukaan dokumen dan informasi mengenai status serta riwayat tanah yang menjadi objek sengketa.
Kedua, verifikasi lapangan dan pemeriksaan hukum secara objektif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
Ketiga, perlindungan terhadap hak masyarakat dan penghormatan terhadap proses hukum, tanpa mengabaikan hak pihak lain.
Keempat, penyelesaian melalui dialog yang sungguh-sungguh, dengan hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah-langkah tersebut penting agar penyelesaian tidak berhenti pada pernyataan atau pertemuan formal, tetapi menghasilkan kepastian hukum dan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat.
Penutup: Keadilan Harus Menjadi Tujuan Hukum
Saya percaya bahwa hukum seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, bukan sekadar perangkat untuk mempertahankan kepentingan atau kekuasaan.
