Menurut Soulissa, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena para tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas secara penuh dan tidak pernah diberlakukan sistem work from home (WFH).
“Mereka tetap masuk bekerja setiap hari, memberikan pelayanan tanpa mengenal WFH. Karena itu sangat disayangkan jika TPP mereka ikut dipotong. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkot Ambon agar ada kebijakan yang lebih adil bagi tenaga kesehatan,” tegasnya.
Selain persoalan kesejahteraan, Komisi I juga menyoroti kondisi puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kata Soulissa, perubahan status tersebut membuat kepala puskesmas harus memikul beban administrasi yang semakin besar.
Padahal, kata dia, kepala puskesmas seharusnya lebih fokus pada fungsi pengawasan, pembinaan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, bukan disibukkan dengan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan akibat minimnya tenaga pendukung.
“Hampir 80 persen puskesmas masih kekurangan tenaga akuntan maupun sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan BLUD. Kondisi ini tentu menjadi beban tambahan bagi kepala puskesmas,” ungkapnya.
Soulissa menegaskan, tujuan utama RDP tersebut adalah mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi sekitar 900 tenaga kesehatan di Kota Ambon.
