Dengan melibatkan pengawas eksternal, Polri menegaskan bahwa penegakan kode etik bukan hanya urusan internal semata, melainkan bagian dari tanggung jawab publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan reformasi kelembagaan berjalan secara nyata dan terukur. ***
Post Views: 18 Baca Juga Tiga Kali Masuk Penjara, Fahri El Fouz, Politikus Golkar yang Gagal Kapok
Ia disebut sebagai penampung akhir aliran uang suap pengurusan Hak Guna Bangunan, setelah uang dikumpulkan dari berbagai pengurusan layanan pertanahan di seluruh…
Dalam perkara ini, dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan Aru disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,5 miliar. (AM-18) Post Views: 26 Baca Juga JPU Ungkap…
Arikamedia.id, AMBON — Pemerintah Kota Ambon menghentikan sementara operasional PT Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan) karena pengelolaan air limbah dinilai belum memenuhi ketentuan…
“Sudah saatnya kita beralih dari sikap reaktif menjadi langkah preventif. Peran tokoh agama, alim ulama, pendeta, dan seluruh pihak terkait sangat penting…
