Dalam rapat tersebut dibahas polemik kepemilikan lahan Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta Gunung Nona yang hingga kini masih menjadi sengketa.
Ditandaskannya, DPRD siap menerima setiap masukan dan aspirasi. Namun penyelesaian sengketa ini harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, bukan diputuskan oleh DPRD.
Menurutnya, Komisi I DPRD Maluku, hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi seluruh pihak agar persoalan tersebut dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. **
Menurutnya, keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi akan menjadi bagian penting dalam membangun maupun mempertahankan kepercayaan publik. “Ini penting supaya…
“Pemerintah membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya. Karena itu, masyarakat tidak perlu membangun kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial…
Post Views: 131 Baca Juga Dugaan Korupsi Jalan Lingkar Wokam Jalan di Tempat, Akademisi UKIM Dorong Kejati Maluku Buka Perkembangan Kasus
Media Siber dan Penyiaran Publik Harus Bersinergi Firdaus menilai tantangan media ke depan bukan sekadar persaingan mendapatkan perhatian audiens, tetapi bagaimana memastikan…
“Penentuan prioritas didasarkan pada tingkat kerusakan infrastruktur, kepadatan penduduk, nilai strategis jalur pelayanan umum, serta kelayakan teknis di lapangan,” jelasnya. Kata dia,…
