KETUA Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan.
Menurutnya, proyek-proyek ekstraktif berskala besar nasional yang belum memberikan dampak keadilan bagi kesejahteraan masyarakat kecil di sekitarnya.
“Sehingga, tadi apa yang menjadi pandangan Ibu, dari INDEF, Ibu Esther. Buat saya, saya tidak ingin mendebatkan variable-variable yang ada. Kita kasih contoh, Maluku Utara. Angka pertumbuhan hari ini paling tertinggi di seluruh Indonesia Raya. 19,64 persen. Ini semua daerah-daerah kepulauan. Sultra, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 6 atau 7 persen. Kepri, 7 sampai 8 persen,” papar Mercy dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Daerah Kepulauan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) tersebut menyayangkan tingginya pertumbuhan daerah berbasis kepulauan tersebut justru kerap melahirkan kemiskinan akut akibat minimnya distribusi keadilan dari hasil industri migas maupun pertambangan.
“Pertumbuhan ekonomi makro ini tidak beririsan langsung dengan pertumbuhan ekonomi mikro bu. Jadi, itu duduk persoalannya di sana. Mereka tumbuh di sana rata-rata, 35 sampai 65 persen angka pertumbuhan mereka karena proyek-proyek extraktif. Baik tambang, nikel, apa segala macam. Termasuk lifting minyak dan gas dan seterusnya. Masyarakat kecil tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang terjadi kemiskinan akut yang ada di sekitarnya karena tidak terjadi distribusi keadilan terhadap proyek-proyek besar nasional yang ada. Sultra hari ini punya 10 program prioritas nasional. Sementara di sekitarnya miskin,” tegasnya.
