Meski begitu, Ranny mengingatkan agar perubahan formula pengupahan tidak hanya berfokus pada kepentingan industri semata, namun juga memperhatikan daya beli dan kesejahteraan pekerja di level bawah.
Ia menilai, pemerintah perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan serikat pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah daerah agar kebijakan pengupahan tidak memunculkan kesalahpahaman misal keresahan di lapangan.
Menurutnya, isu pengupahan merupakan persoalan sensitif yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga pendekatannya harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya formula yang kuat di atas kertas, tetapi juga rasa keadilan yang bisa dirasakan oleh pekerja maupun dunia usaha,” lanjut Ranny.
Selain itu, ia juga mendorong agar pembahasan sistem pengupahan nasional tetap mengacu pada semangat perlindungan tenaga kerja sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. “Kalau pekerja merasa dihargai dan dunia usaha juga bisa bertumbuh dengan sehat, maka stabilitas ketenagakerjaan kita akan jauh lebih kuat,” tutupnya. ***
