PIMPINAN Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon mendesak Menteri Kehutanan Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para kepala lembaga vertikal kehutanan di Provinsi Maluku. Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya kebakaran hutan dan kebun rakyat di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur (SBT) yang dinilai belum mendapat penanganan serius dari instansi terkait.
Ketua Umum PC IMM Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam kesiapsiagaan dan respons lembaga kehutanan terhadap bencana kebakaran hutan.
“Kami sangat mendukung pernyataan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Bang Alhidayat Wadjo. Pernyataan itu menggambarkan fakta di lapangan. Kita punya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, BKSDA Maluku, Balai Pengelolaan Hutan, BPDAS, dan BPBD. Secara struktur semuanya lengkap,” kata Basyir dalam keterangan persnya di Ambon, Jumat (3/10/2026).
Namun, menurut dia, keberadaan sejumlah institusi tersebut perlu dibuktikan dengan kehadiran nyata ketika masyarakat menghadapi kebakaran hutan dan kebun. “Ketika hutan dan kebun pala-cengkeh rakyat terbakar, yang datang pertama justru TNI-Polri dan masyarakat dengan ember. Ini ironi yang menyakitkan,” tegasnya.
