Basyir menilai ketidakhadiran lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan dalam situasi krisis perlu menjadi bahan evaluasi serius oleh pemerintah pusat.
Ia meminta Menteri Kehutanan tidak hanya mengevaluasi sistem kelembagaan, tetapi juga mengukur langsung kinerja para kepala balai dan pimpinan lembaga kehutanan di Maluku, terutama dalam aspek mitigasi, kesiapsiagaan, koordinasi, serta penanganan kebakaran hutan.
“IMM Kota Ambon meminta Menteri Kehutanan untuk tidak tutup mata. Evaluasi semua kepala balai di Maluku. Kalau tidak mampu memitigasi dan menangani kebakaran, harus ada evaluasi terhadap kepemimpinannya. Jangan sampai jabatan strategis kehutanan hanya menjadi posisi administratif, sementara hutan Maluku dibiarkan terbakar,” ujarnya.
Menurut Basyir, persoalan kebakaran hutan di Maluku tidak dapat dilihat semata sebagai persoalan lingkungan. Kebakaran juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan hidup dari tanaman perkebunan seperti pala dan cengkeh.
“Satu pohon pala membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa berbuah dan menjadi tabungan ekonomi keluarga di Maluku. Ketika ribuan pohon terbakar, yang hilang bukan hanya vegetasi, tetapi juga sumber penghidupan dan masa depan petani,” katanya.
