Arikamedia.id, AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku resmi membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Maluku periode 2026–2029 sebagai upaya memperkuat hubungan industrial serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Pembentukan lembaga tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1405 Tahun 2026 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Maluku Periode 2026–2029, yang ditandatangani Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon pada 21 Oktober 2026.
Dalam keputusan tersebut, pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit didasarkan pada kebutuhan memperkuat kelembagaan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 8 Tahun 2005 mengenai Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah daerah terkait penyusunan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Selain itu, Lembaga Kerja Sama Tripartit juga bertugas menampung dan memecahkan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi maupun berkembang di Provinsi Maluku.










