Arikamedia.id, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/26).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.

Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, di antaranya pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta pencegahan konflik kepentingan.
Lewerissa menegaskan, Pemprov Maluku terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.










