Ia juga menekankan tidak ada toleransi terhadap penyimpangan maupun pelanggaran oleh aparatur pemerintah. Bahkan, aparat penegak hukum dipersilakan mengambil tindakan apabila pelanggaran serupa kembali terjadi.
“Kita tidak akan melindungi siapa pun. Jika masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan,” ujarnya.
Gubernur turut mengajak seluruh aparatur pemerintahan, DPRD, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kolektif, bukan hanya tanggung jawab kepala daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos bersama pimpinan DPRD serta kepala daerah se-Maluku dan Malut membacakan komitmen bersama yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh perwakilan Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP.
Turut hadir jajaran pimpinan kementerian dan lembaga terkait, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, bupati dan wali kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah dari kedua provinsi.
Melalui komitmen ini, Pemprov Maluku menegaskan bahwa pencegahan korupsi menjadi prioritas dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas, sekaligus memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (**)










