Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal, lembaga tersebut didorong menggelar pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Lembaga ini juga bertanggung jawab memfasilitasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, serta menyusun alokasi kegiatan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam susunan keanggotaan periode 2026–2029, Gubernur Maluku ditetapkan sebagai Ketua Merangkap Anggota. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku serta Ketua DPP APINDO Maluku masing-masing menjadi Wakil Ketua Merangkap Anggota.
Adapun unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja turut dilibatkan sebagai anggota lembaga. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kemitraan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.
Melalui pembentukan lembaga ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diharapkan memiliki wadah koordinasi yang efektif untuk membahas berbagai dinamika ketenagakerjaan, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang memperhatikan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.










