Arikamedia.id, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan tidak akan memberikan toleransi maupun perlindungan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran daerah.
Penegasan tersebut disampaikan usai mengikuti evaluasi dan kegiatan pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri di Islamic Center, Kamis (19/11/26).
Gubernur mengatakan, evaluasi tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta potensi konflik kepentingan.
Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur pemerintah memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, hasil evaluasi KPK harus menjadi peringatan dini sekaligus dasar untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah guna mencegah penyimpangan.
“Kalau ke depan masih terjadi lagi kesalahan yang sama, silakan lakukan penindakan. Kita mau melindungi apa? Tidak ada toleransi, siapa pun orangnya,” tegas Lewerissa.
Ia juga menyatakan akan meminta KPK kembali melakukan evaluasi pada tahun berikutnya untuk memastikan perbaikan pengelolaan keuangan Pemprov Maluku berjalan sesuai ketentuan.










