Keputusan Gubernur Maluku tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaannya dibebankan pada APBD Provinsi Maluku melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. (AM-29).
Gubernur Maluku Bentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Periode 2026–2029










