Arikamedia.id, AMBON — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendorong penguatan kolaborasi bersama organisasi perempuan dan berbagai elemen masyarakat dalam menangani persoalan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat pelestarian budaya daerah.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Maluku, Affandy Hasanusi, mengatakan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk organisasi perempuan. Menurut Affandy, kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat penanganan berbagai persoalan sosial yang terjadi di Maluku, terutama yang berkaitan dengan perempuan, anak, kelompok rentan, hingga kebencanaan.
“Prinsipnya pembangunan daerah ini kalau kita sendiri mungkin bisa, tetapi tidak maksimal. Kita perlu kolaborasi bersama, masuk dengan semua unsur yang ada di daerah ini, supaya kita lebih kuat dan lebih hebat menangani masalah-masalah di daerah, termasuk masalah perempuan,” ujar Affandy ketika menerima DPD PIM Maluku di ruang kerjanya, Rabu (30/9/26).
Ia mengatakan isu kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan juga menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah membuka ruang kerja sama dengan berbagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Affandy juga menyinggung sejumlah persoalan perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan cepat. Salah satunya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Maluku Tenggara.
