Yatrsib Akbar Sowakil S.Pi, M.Si
Menejer Program Dan Pemberdayaan Yayasan Buminusa
Sebagai wilayah arkipelago dengan luas lautan mencapai lebih dari $90%$, Maluku secara kodrati adalah ruang hidup maritim. Wilayah ini berdiri di atas tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) krusial Indonesia, yaitu WPP 714 (Laut Banda), WPP 715 (Laut Seram), dan WPP 718 (Laut Arafura). Laut Arafura sendiri dikenal secara global sebagai salah satu kawasan perikanan paling produktif di dunia karena fenomena upwelling yang kaya nutrisi. Potensi lestari sumber daya ikan di perairan Maluku diperkirakan mencapai jutaan ton per tahun, menjadikannya tulang punggung utama bagi ketahanan pangan protein nasional.
Sejarah mencatat bahwa keterikatan masyarakat Maluku dengan laut bukan sekadar hubungan ekonomi, melainkan hubungan eksistensial. Selama berabad-abad, komunitas pesisir Maluku berkembang melalui pola pengelolaan tradisional yang adaptif dan menghormati alam. Namun, peta politik pasca-kolonial mengubah segalanya. Ketika Indonesia mengadopsi paradigma pembangunan yang bias daratan (land-based bias) dan sentralistik, wilayah kepulauan seperti Maluku perlahan-lahan ditarik ke pinggiran.
Ironi terbesar memuncak ketika pemerintah pusat mendengungkan narasi Maluku sebagai “Lumbung Ikan Nasional” (LIN). Kebijakan yang di permukaan tampak seperti angin segar bagi daerah, dalam realitasnya justru menjadi pintu masuk bagi intervensi kontrol politik yang mencabut hak kelola lokal. Maluku diposisikan sebagai ladang pengerukan ekstraktif skala besar, sementara masyarakat lokalnya yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional skala kecil—tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Berdasarkan data statistik nasional dari tahun ke tahun, Maluku secara konsisten berada dalam daftar provinsi termiskin di Indonesia. Fakta empiris ini menegaskan adanya patahan struktural yang mendalam: kekayaan laut Maluku melimpah, namun kesejahteraannya tidak pernah berlabuh di tangan rakyatnya sendiri.
