Beliau secara terbuka menantang otoritas maupun pengkritik untuk membuktikan secara material jika terdapat “pembelian aset fisik baru” yang diakuisisi setelah tanggal pelantikannya pada 20 Februari 2025.
Tantangan ini merupakan episentrum argumentasi yuridis:
1. Gugurnya Premis Penyalahgunaan Wewenang: Jika seluruh inventaris tanah, properti, dan kendaraan yang bermuara pada angka Rp17,40 miliar terbukti melalui sertifikat/BBN dibeli pada rentang waktu sebelum 2025, maka premis bahwa kekuasaan Gubernur Maluku telah disalahgunakan untuk memperkaya diri secara instan, otomatis runtuh berkeping-keping.
2.ValidasiRekonsiliasiAdministratif:Selamatidakteridentifikasiadanyatransaksi fiktif, pembelian real estat mewah baru, atau aliran dana gelap pasca-20 Februari 2025, maka disparitas LHKPN tersebut sah ditetapkan sebagai ekses dari proses rekonsiliasi data administratif dan apresiasi nilai pasar semata.
Konklusi: Mengkalibrasi Ulang Kritis Publik dan Demokrasi Berbasis Tabayyun Data
Kehadiran entitas pengawas independen seperti Mollucas Corruption Watch (MCW) yang proaktif menyuarakan kejanggalan adalah pilar penyangga (check and balances) yang esensial dalam arsitektur demokrasi kita. Hak lapor ini harus dihormati, dan KPK sebagai wasit antikorupsi memiliki otoritas absolut untuk menindaklanjutinya melalui telaah administratif.
