“Maluku memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut tidak akan menjadi kekuatan ekonomi apabila masih terdapat persoalan dalam pelayanan, tata kelola, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi,” demikian Tuhulelu dalam substansi aspirasi yang disampaikan HIMAPIKANI Wilayah VII dalam pertemuan tersebut.
HIMAPIKANI Wilayah VII juga menilai bahwa persoalan perikanan di Maluku tidak dapat dilihat hanya dari sisi produksi.
Persoalan akses nelayan terhadap pelayanan pemerintah, kepastian administrasi, fasilitas pelabuhan, pengawasan sumber daya, distribusi hasil perikanan, hingga hilirisasi harus menjadi satu kesatuan dalam pembangunan sektor perikanan.
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan wilayah daratan. Karena itu, kebijakan pembangunan perikanan harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat pesisir dan nelayan yang tersebar di pulau-pulau.
Dalam kesempatan tersebut, HIMAPIKANI Wilayah VII mendorong KKP untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang disampaikan.
HIMAPIKANI juga menegaskan bahwa mahasiswa perikanan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal kebijakan pemerintah agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
