Ditekankannya, penguatan ekosistem industri melalui peningkatan kandungan lokal, pembangunan rantai pasok nasional, serta integrasi UMKM ke dalam kawasan industri agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pilar terakhir adalah tata kelola kelembagaan. Pemerintah, menurut Umar, harus memastikan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi riset dan industri strategis, serta menjadikan keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan industri.
“Empat pilar ini harus berjalan seimbang. Jika salah satunya lemah, maka proses transformasi industri nasional juga akan berjalan pincang,” ujarnya.
Lessy juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam membangun industri nasional. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap teknologi asing yang menyebabkan nilai ekonomi dari proses hilirisasi belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
Selain masih besarnya aliran laba, dividen, dan royalti yang keluar negeri, sementara keterlibatan UMKM dan industri lokal di sekitar kawasan industri masih relatif terbatas.
“Kondisi tersebut, berpotensi melahirkan enclave economy, yakni kawasan industri yang tumbuh pesat tetapi belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” tambahnya.
