Menurut Kapolda, pengalaman sejarah Maluku menunjukkan bahwa nilai-nilai adat, budaya pela gandong, dan semangat hidup orang basudara menjadi modal sosial utama dalam menjaga perdamaian dan merawat kebersamaan masyarakat di tengah keberagaman.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan menjadi kunci penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
“Keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan semata. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintahan adat yang selama ini memiliki pengaruh kuat dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat,” katanya.
Kapolda juga menegaskan bahwa penguatan pemerintahan adat sejalan dengan upaya negara dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di daerah.
Menurutnya, kepemimpinan adat memiliki legitimasi sosial dan moral yang sangat kuat sehingga mampu menjadi perekat persaudaraan sekaligus mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal.
“Pelantikan Raja bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan, tetapi momentum memperkuat persatuan masyarakat, menjaga nilai budaya, dan memastikan stabilitas sosial tetap terpelihara,” ungkapnya.
