“Secara konstitusi, rapat pengambilan keputusan adalah forum internal dan tidak boleh dihadiri pihak lain. Ini sesuatu yang di luar nalar,” tegasnya.
“Tugas Plt adalah mempersiapkan Musda, bukan menetapkan calon sebelum forum berjalan,” katanya. “Kami merasa diintimidasi. Seolah-olah jika tidak mendukung Ibu Ely Toisuta, maka kami akan dipecat. Ini sangat kami sesalkan,” ujarnya.
Ia berharap persoalan ini dapat disampaikan langsung kepada Ketua Umum Golkar agar polemik yang berkembang tidak semakin melebar.
Ketua Golkar Kecamatan Leitimur Selatan, Leonard Leiwakabessy. Menurutnya, sebagai politisi senior, Richard seharusnya lebih mengedepankan aturan organisasi dalam menyikapi dinamika Musda yang sempat tertunda.“Kami kecewa karena terkesan dipaksa melakukan pleno di tingkat kecamatan. Sementara DPD II sendiri belum pleno. Bagaimana mungkin kami diminta bergerak lebih dulu?” ujarnya.
Menurut Leonard, para kader di tingkat kecamatan selama ini hadir untuk membesarkan partai, bukan menjadi bagian dari konflik internal.
Ketua Golkar Kecamatan Baguala, Joseph Ruban, menilai dinamika yang terjadi justru mencederai semangat demokrasi di tubuh partai. “Kalau memang Ibu Ely sudah ditunjuk langsung oleh Ketua Umum, untuk apa lagi pleno? Langsung saja tetapkan,” tegas Joseph.
