“Jadi, walaupun belanja pemerintah ditingkatkan sampai berapa pun, kalau porsinya hanya sekitar 6% terhadap PDB, perannya tetap relatif kecil,” katanya. Karena itu, APBN perlu diarahkan untuk memberikan insentif yang mampu menggerakkan sektor riil dan usaha masyarakat, terutama kelas menengah.
Menurut Juniman, masyarakat berpendapatan rendah relatif sudah mendapatkan dukungan melalui berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya. Sementara kelas menengah masih membutuhkan stimulus untuk menjaga konsumsi.
Juniman juga menyoroti dominasi pemerintah dalam program-program ekonomi seperti hilirisasi, MBG, dan Koperasi Merah Putih. Peran swasta dinilai masih minim, sementara Danantara juga menaungi BUMN yang terkait dengan pemerintah. “Seharusnya pemerintah melibatkan swasta untuk menggerakkan mesin ekonomi,” ujarnya. Ia menilai pola tersebut memiliki kemiripan dengan periode pemerintahan sebelumnya ketika proyek-proyek besar banyak dikerjakan BUMN. Kini, pola serupa terlihat dalam program-program prioritas pemerintah, meski bentuk proyeknya berbeda.
Jika sektor swasta tidak ikut bergerak, pendapatan masyarakat akan sulit meningkat sehingga konsumsi berisiko stagnan atau melambat. Padahal, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54% terhadap PDB. “Kalau konsumsi melambat, sementara daya beli hanya tumbuh 4%–5%, sulit bagi ekonomi kita untuk mencapai 6%,” kata Juniman. Kontribusi ekspor yang sekitar 20% dan investasi sekitar 20%–30% juga dinilai belum cukup untuk mengimbangi perlambatan konsumsi. Apalagi, kondisi global masih menantang dan Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan ekspor.
