“DPRD sebagai mitra pemerintah harus mengetahui secara utuh, baik besaran pinjaman maupun penggunaannya,” pungkasnya. Wahid meminta Wakil Gubernur Maluku untuk berkoordinasi dengan gubernur agar rencana pinjaman tersebut dibuka secara transparan dan selaras dengan visi-misi kepala daerah. (**)
DPRD Maluku Kesulitan Tentukan Kebijakan Jika Arah Pinjaman Pemprov Tidak Jelas










