“DPRD sebagai mitra pemerintah harus mengetahui secara utuh, baik besaran pinjaman maupun penggunaannya,” pungkasnya. Wahid meminta Wakil Gubernur Maluku untuk berkoordinasi dengan gubernur agar rencana pinjaman tersebut dibuka secara transparan dan selaras dengan visi-misi kepala daerah. (**)
Ketua Harian PBVSI Maluku, Affandy Hasanusi, menegaskan peserta tidak boleh menjadikan lisensi sebagai tujuan utama. Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan menerapkan…
Arikamedia.id, JAKARTA – Ketidakhadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat Komisi II DPR pada Selasa, 15 September 2026, menjadi sorotan setelah KPK…
Di tengah munculnya informasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk ikut memeriksa dugaan bisnis rokok ilegal yang disebut berpotensi menyebabkan kerugian…
Kawasan ini juga menggunakan genset sebagai sumber listrik, sehingga fasilitas kelistrikan masih bersifat terbatas dan menyesuaikan kondisi lokasi. Salah satu daya tarik…
Arikamedia.id, AMBON — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mendesak pemerintah daerah segera memastikan besaran rencana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur…
