Subsidi negara, lanjut IMM, harus disalurkan secara tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak mana pun. Karena itu, dugaan penyimpangan di wilayah Geser perlu ditelusuri secara menyeluruh agar hak masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi.
Selain mendesak pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan, DPD IMM Maluku juga meminta Polda Maluku memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan sesuai mekanisme yang berlaku. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Melalui Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan, DPD IMM Maluku menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut secara konstitusional dan bertanggung jawab. IMM berharap laporan yang telah diterima tidak berhenti pada tahapan administrasi, tetapi ditindaklanjuti berdasarkan hasil pendalaman dan kebutuhan proses hukum.
“Kami mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku agar segera menindaklanjuti laporan ini, memanggil dan memeriksa pihak yang dilaporkan sesuai prosedur hukum, serta mengusut dugaan tersebut secara objektif dan transparan. Apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum, kami berharap pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini penting demi keadilan masyarakat dan ketepatan sasaran subsidi negara,” demikian pernyataan DPD IMM Maluku.
