Dari pertemuan itu, disepakati bahwa lembaga penelitian Unpatti akan segera menyusun kajian akademik sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
“Saya dengan Pak Rektor sudah sepakat bahwa Unpatti melalui lembaga penelitiannya akan menyiapkan kajian yang nantinya menjadi dukungan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” katanya.
Ia menekankan bahwa perguruan tinggi harus mengambil peran aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
“Perguruan tinggi harus hadir dalam setiap proses pembentukan program pemerintah sampai tahap eksekusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huwae menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal, setiap kegiatan tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang merugikan negara dan masyarakat.
“Siapa pun yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal berarti melawan negara, pemerintah daerah, dan juga melawan kepentingan rakyat Maluku,” tuturnya
Ia juga memastikan bahwa kehadiran Kementerian ESDM di Maluku bertujuan untuk memperkuat penajaman program pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan.
