Kajian tersebut akan menjadi landasan penting dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, khususnya dalam penataan kawasan Gunung Botak melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Kita berharap pengelolaan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mampu meminimalkan dampak lingkungan maupun sosial yang mungkin timbul,” jelasnya.
Huwae menilai, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Dengan adanya kajian akademik yang jelas, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa setiap program pembangunan telah melalui proses analisis yang komprehensif.
Ia menambahkan, tujuan utama pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, seluruh proses tata kelola harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di Pulau Buru dan Maluku secara umum.
“Semua aspek harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak boleh ada yang tertinggal dari proses pembangunan ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Huwae juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Rektor Unpatti dan para guru besar.
