Selain itu, penataan daerah aliran sungai (DAS) juga dinilai penting. Penyempitan badan sungai akibat bangunan liar serta vegetasi yang tidak terkelola dengan baik menjadi faktor utama yang memperparah risiko banjir.
“Kalau kapasitas sungai dipulihkan dan alirannya tidak terhambat, potensi luapan air bisa ditekan secara signifikan,” jelasnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi. BWS Maluku diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Ambon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pihak terkait lainnya agar penanganan dilakukan secara terpadu.
Tak kalah penting, upaya mitigasi juga harus menyentuh masyarakat. Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, serta pemahaman prosedur evakuasi saat bencana, dinilai menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Di sisi lain, pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan banjir juga didorong untuk memberikan respons cepat ketika potensi bencana mulai terdeteksi.
Mairuhu menekankan bahwa pendekatan preventif harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi.
“Kalau kita bergerak dari sekarang, dampaknya bisa ditekan. Yang paling penting adalah bagaimana melindungi masyarakat dari risiko yang lebih besar,” tegasnya. (AM-18)
