Arikamedia.id, JAKARTA – Kongres Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) ke-XVII yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2026 di Jakarta Utara, menjadi momentum penting bagi mahasiswa perikanan untuk menyampaikan ketimpangan DKP dan syabandar PPN Ambon, Forum tersebut semakin strategis karena turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, serta Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).
Kehadiran dua figur penting dalam tata kelola kelautan dan perikanan nasional tersebut seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni organisasi.
Ramadhan Tuhulele mengatakan, Kongres HIMAPIKANI perlu menjadi ruang penalaran kritis mahasiswa terhadap berbagai ketimpangan yang masih terjadi di daerah, termasuk di Provinsi Maluku yang secara geografis memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kehidupan masyarakatnya banyak bergantung pada sektor perikanan.
“Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku,” ujarnya Kamis, (13/8/26).
Kritik yang berkembang di kalangan mahasiswa dan pelaku perikanan adalah adanya dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dengan amanat regulasi di bidang perikanan.
