AMBON – Seorang pejabat bisa saja mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena laporannya rapi secara administratif, sementara di saat yang sama ia menyalahgunakan wewenang melalui skema yang sulit dideteksi hanya melalui audit laporan keuangan standar.
Hal ini diungkapkan Pengamat Publik, Jack Wenno,SH beberapa waktu lalu di akun medsosnya, disebutkan, ketergantungan berlebihan pada WTP juga berisiko menciptakan budaya “mengejar opini” alih-alih “mengejar hasil”.
“Energi birokrasi yang seharusnya difokuskan pada inovasi pelayanan, penanggulangan kemiskinan, atau peningkatan kualitas pendidikan, terkadang terkuras habis hanya untuk memenuhi persyaratan administratif agar lolos audit BPK,” katanya. Dia menekankan, akibatnya, kita melihat paradoks di mana laporan keuangan sangat sempurna, tetapi realitas di lapangan masih jauh dari harapan rakyat.
”WTP menjadi ujung tombak prestasi, sementara substansi kesejahteraan masyarakat tertinggal di belakang,” timpalnya miris.
Oleh karena itu, masyarakat perlu menempatkan WTP pada proporsinya yang tepat. WTP adalah prasyarat dasar, bukan tujuan akhir.
Wenno menyoroti WTP adalah tiket masuk menuju tata kelola yang baik, bukan bukti final bahwa pemerintahan telah berjalan sempurna. Pemerintah harus berhenti menjadikan WTP sebagai alat kampanye politik semata dan mulai menggunakannya sebagai fondasi untuk meningkatkan kinerja nyata.
