Arikamedia.id, AMBON – Penataan kawasan tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM, Jeffri Huwae, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya emas di Maluku tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus berbasis kajian ilmiah yang melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah.
“Perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Pattimura (Unpatti), diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat untuk memberikan kajian yang komprehensif terkait rencana pengelolaan sumber daya emas di Gunung Botak,” ujar Huwae dalam keterangannya.
Rektor Unpatti Prof Fredy Leiwakabessy mengalungkan kain tenun kepada Dirjen Gakkum Kementerian ESDM, Jeffri HUWAE yang juga alumni Fakultas Hukum Unpatti didampingi staf ahli Kementerian ESDM Michael Wattimena di Lt3 Ruang Rektor Unpatti, Rabu (24/6/26).
Ia menegaskan bahwa keterlibatan akademisi sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, tidak hanya dari sisi teknis pertambangan, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.
