Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengawasan terhadap perangkat daerah terkait, sekaligus memastikan setiap alokasi anggaran mendukung kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.
“Optimalisasi anggaran harus menjadi perhatian bersama. Penggunaannya perlu dipastikan tepat sasaran, sesuai peruntukan, dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” demikian penekanan Wagub dalam arahannya.
Vanath juga menegaskan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, serta masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas keluarga dan generasi muda merupakan investasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Maluku yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Oleh sebab itu, program kependudukan dan pembangunan keluarga tidak dapat dijalankan secara parsial, melainkan harus didukung koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, upaya pencegahan dan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan pendekatan terpadu. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan berbagai intervensi berjalan selaras dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
