Wagub turut mengajak media massa berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program melalui edukasi dan penyebarluasan informasi yang benar kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi yang efektif dapat memperkuat kesadaran publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas generasi muda.
Ia juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati mengenai pemanfaatan anggaran bukan dimaksudkan sebagai surat peringatan, melainkan sebagai dorongan agar kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengawasan dan pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Melalui rapat reviu ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap evaluasi pelaksanaan program dapat menghasilkan identifikasi kendala yang lebih terarah, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel.
Dengan demikian, program kependudukan dan pembangunan keluarga di Maluku diharapkan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi peningkatan kualitas keluarga, pembangunan sumber daya manusia, serta percepatan penurunan stunting di daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, perwakilan instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon.*
