Arikamedia.id, AMBON – Pengurus Besar AMKAY Provinsi Maluku mendorong transparansi perizinan, kajian lingkungan, dan tujuan pembangunan dalam rencana penataan bantaran Sungai Wai Tomu oleh Kodam XV/Pattimura.
Ketua Umum PB AMKAY Maluku, Mayor (Purn) Derek Rahangiar, mengatakan pembangunan harus berjalan sesuai ketentuan hukum, didukung kajian teknis yang memadai, serta tidak mengabaikan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, status perizinan pemanfaatan sumber daya air, desain pembangunan, dan potensi dampak terhadap aliran sungai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Dukungan terhadap pembangunan bukan berarti mengabaikan keselamatan masyarakat. Fungsi sungai harus tetap diperhatikan dan setiap potensi risiko perlu dijawab dengan kajian teknis yang jelas,” tegas Derek saat diwawancarai di DPRD Kota Ambon, Senin (26/10/26).
Ia juga meminta penjelasan resmi mengenai tujuan pemanfaatan kawasan agar masyarakat memahami manfaat pembangunan tersebut.
Untuk mengakhiri polemik, Derek mengusulkan dialog bersama yang melibatkan Kodam XV/Pattimura, pemerintah daerah, BWS Maluku, instansi teknis, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga.
Menurutnya, penyelesaian harus mengutamakan fakta, kepastian hukum, kelayakan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
