BeritaHukum & KriminalNasionalUtama

Siapa Martias Fangiono, Raja Sawit yang Babat Hutan Papua untuk Proyek Tebu Jokowi

2025
×

Siapa Martias Fangiono, Raja Sawit yang Babat Hutan Papua untuk Proyek Tebu Jokowi

Sebarkan artikel ini
Martias Fangiono

Dikutip dari Tempo.co, kelima perusahaan yang diduga terafiliasi dengan First Resources itu juga diduga bekerja sama dengan korporasi raksasa lain untuk membangun konsorsium kebun tebu di Merauke. Lantas, siapa sebenarnya Martias Fangiono yang babat hutan Papua untuk proyek tebu Jokowi?

Profil Martias Fangiono

Martias Fangiono adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang mendirikan perusahaan sawit terkemuka pada masanya, yakni PT Surya Dumai Industri Tbk. Namun saat ini, Surya Dumai Industri telah dinyatakan bangkrut dan delisting dari bursa efek Indonesia. 

Melansir dari Interaktif Tempo, kebangkrutan perusahaan Martias Fangiono itu berawal dari tahun 2007. Saat itu, Martias terjerat kasus rasuah terkait pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman satu setengah tahun penjara dan denda Rp 346 miliar kepada Martias.

Baca Juga  Far Far: Rayakan Piala Dunia dengan Tertib, Jadikan Ambon Tetap Bersih dan Aman

Meski begitu, tak lama setelah PT Surya Dumai Industri delisting dari bursa efek Indonesia, anak Martias Fangiono yakni Ciliandra Fangiono, menawarkan saham perdana perusahaan First Resources ke publik atau IPO. Pengusaha muda lulusan Cambridge University, Inggris itu mencatatkan saham First Resources di bursa efek Singapura.

Dalam lampiran bukti dokumen Greenpeace, First Resources merupakan anak perusahaan (spin-off) dari PT Surya Dumai Industri Tbk. First Resources juga diduga memiliki sejumlah perusahaan bayangan untuk mengelola sawit di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Menurutnya, Kejati Maluku berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya…

Berita

“Kami ingin menyiapkan sebuah draft policy brief kepada pemerintah agar berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur wisata bahari dapat diharmonisasikan bersama Kementerian Pariwisata.dengan…