Rimaniar meminta pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah negeri memperkuat pemutakhiran data dengan melibatkan Raja, RT dan RW yang memahami kondisi masyarakat secara langsung.
“Data harus disinkronkan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari program pemerintah,” katanya.
Ia berharap hasil reses tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki penyaluran MBG dan akurasi data desil masyarakat. (**)










