Artinya, terdapat sekitar 6 juta penerima yang terindikasi tercatat ganda. Salah satu penyebabnya adalah santri yang juga tercatat sebagai siswa MTs atau SMP di tempat yang sama. BGN menggunakan NIK untuk menyaring data tersebut. “Karena berkurang kan artinya anggarannya berkurang. Jadi kami terus sisir, kami lacak,” ujar Sudaryono.
BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur MBG. Sudaryono mengatakan terdapat dapur yang sudah memiliki daftar penerima manfaat, tetapi belum benar-benar beroperasi atau menyalurkan makanan. Dalam proses tersebut, BGN telah menarik status operasional 414 dapur. Dari pembenahan itu, sekitar Rp311 miliar dikembalikan ke kas negara.
Sudaryono menegaskan penyisiran akan terus dilakukan untuk memastikan anggaran MBG tidak terserap pada kegiatan yang tidak berjalan. BGN juga akan mengecek dapur-dapur yang tercatat beroperasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Jika ditemukan unsur pidana, BGN akan melibatkan Inspektorat dan dapat meneruskan temuan tersebut kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Ia menekankan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai kepala menggunakan ini seenaknya seolah-olah itu uang nenek saya. Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya,” tegas Sudaryono. Sebagai informasi, BGN pada 2027 memperoleh pagu sekitar Rp240,219 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp232,88 triliun untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional atau MBG dan Rp7,33 triliun untuk dukungan manajemen. *
