“Pemerintah hanya dapat memproses usulan yang disampaikan secara resmi oleh negeri. Selama belum ada kesepakatan di tingkat adat, maka pemerintahan negeri tetap dijalankan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri,” ujarnya.
Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (AM-18)
Posbankum diharapkan dapat menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum, sekaligus memahami langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai…
“Ini merupakan keinginan Bapak Pangdam XV/Pattimura, agar area tersebut ditata dan direvitalisasi kembali menjadi ruang bagi UMKM masyarakat, tujuannya jelas untuk meningkatkan…
Aksi ditandai dengan penanaman pohon secara simbolis oleh PT DSA, DLHP, ICMI, dan IMM sebagai komitmen bersama menjaga lingkungan Kota Ambon. *…
Dijelaskan, penghargaan ini diberikan OJK RI sebagai bentuk apresiasi kepada para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Pemerintah Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan…
Irawady menegaskan, berdasarkan keterangan Pertamina, kuota BBM subsidi di Maluku hingga 31 Desember 2026 dipastikan tetap tersedia. “Jadi persoalannya bukan semata-mata kekurangan BBM. Mekanisme…
