“Pemerintah hanya dapat memproses usulan yang disampaikan secara resmi oleh negeri. Selama belum ada kesepakatan di tingkat adat, maka pemerintahan negeri tetap dijalankan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri,” ujarnya.
Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (AM-18)
“Kami menyadari masih banyak saudara-saudara kita yang bergumul dengan kebutuhan dasar sehari-hari. Karena itu, melalui pembagian sembako ini kami ingin menunjukkan bahwa…
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kombes Pol. Dr. Irfan Marpaung beserta keluarga atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Satuan Brimob Polda Maluku….
“Selamat atas Peresmian dan Pentahbisan Gedung Pastori I Jemaat GPM Galala-Hative Kecil. Teruslah menabur kebaikan, tetap menjadi terang dan garam dunia, serta…
Meski prosesnya hampir rampung, Wattimena memilih belum mengungkap identitas pejabat yang akan menduduki jabatan Sekkot Ambon. Ia menegaskan pengumuman baru akan dilakukan…
“QJI tahun 2026 merupakan gelaran ketiga yang akan diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia dengan mengusung tema jelajah kuliner Nusantara bayar praktis…
