Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 serta Pasal 241 UU KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan ini menegaskan bahwa ruang demokrasi harus tetap memberikan tempat bagi kritik, evaluasi, dan pendapat warga negara.
Sebab, kebebasan menyampaikan pikiran bukan sekadar hak untuk berbicara, tetapi bagian penting dari hak konstitusional dalam kehidupan demokratis. (***)
Pola penindakan ini diterapkan agar pemilik kendaraan memiliki kesempatan memindahkan mobilnya sekaligus mematuhi aturan penggunaan badan jalan. Meski jumlah pelanggaran mulai berkurang,…
“Penghargaan ini adalah penghargaan untuk mereka yang telah menunjukkan kinerja terbaik, berkolaborasi, bersinergi dengan OJK Maluku, sehingga akses keuangan daerah itu dapat…
Nikijuluw menilai, sinergi antara RT/RW, pemerintah kecamatan, dan Dinas Sosial perlu diperkuat agar informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga dapat diperbarui secara…
Arikamedia.id, AMBON — Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon mendesak pihak rektorat membuka penjelasan terkait mangkraknya pembangunan…
“Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau harus menjadi…
