Selain itu, kenaikan harga pada 9 indeks pengeluaran, termasuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,73%, menunjukkan bahwa Gubernur Maluku tidak melakukan upaya yang cukup untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Juga pada sektor Eksprt, jika berpatokan pada data BPS nasional. Ekspor Maluku justru mengalami penurunan drastis di tahun 2025, dengan nilai ekspor Januari-Juni 2025 hanya US$23,13 juta, turun 30,79% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Bahkan, ekspor Maluku Agustus 2025 tercatat nihil. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Maluku melambat menjadi 1,44% di tahun 2025, dan ketimpangan ekonomi semakin melebar. Pemerintah Maluku perlu meningkatkan upaya untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.
*7. Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan*
Fakta menunjukkan bahwa konflik sosial di Maluku masih terjadi, dan beberapa kasus kriminal belum terselesaikan. Perkelahian antar kelompok masih menjadi masalah yang perlu diatasi, dan masyarakat masih merasa tidak aman.
Pemerintah Maluku perlu meningkatkan upaya dalam meningkatkan kohesi sosial dan penegakan hukum. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan program rekonsiliasi sosial dan dialog antar kelompok, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan stabilitas.
