Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan aktivis untuk bersama-sama mengawal proses penerbitan kode register agar berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat menegaskan, Pemkab SBB harus segera bergerak dan Pemprov Maluku diharapkan menindaklanjuti usulan tersebut. Sebanyak 11 Desa Persiapan membutuhkan kepastian dan kejelasan status administratif.










